LEGAL REASONING MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG: MEMBACA ASPEK MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM SERI PUTUSAN NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

Buku “Legal Reasoning Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang: Membaca Aspek Meaningful Participation dalam Seri Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025″ ini mengulas secara komprehensif dinamika pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Pembahasan diawali dengan politik hukum pembentukan undang-undang, tahapan pembentukan berdasarkan sistem legislasi nasional, pelaksanaan partisipasi publik, serta berbagai isu konstitusional yang muncul selama proses legislasi. Uraian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara prosedur pembentukan undang-undang dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme di Indonesia.

Selanjutnya, buku ini membahas secara mendalam legal reasoning Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan pengujian formil, meliputi pokok permohonan para pemohon, pertimbangan hukum mayoritas hakim, dissenting opinion, serta penafsiran mengenai asas keterbukaan dan meaningful participation. Pembahasan juga dikaitkan dengan perkembangan doktrin pengujian formil, parameter meaningful participation menurut Mahkamah Konstitusi, teori Arnstein’s Ladder of Citizen Participation, serta berbagai pandangan para ahli hukum tata negara mengenai pentingnya legitimasi prosedural dalam pembentukan undang-undang.

Sebagai penutup, buku ini menguraikan kontribusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam rekonstruksi konsep partisipasi publik, penguatan demokrasi konstitusional, serta arah perkembangan doktrin pengujian formil di masa mendatang. Dengan pendekatan normatif dan analitis, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparatur negara, maupun masyarakat yang ingin memahami secara lebih mendalam hubungan antara pembentukan undang-undang, partisipasi publik, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga tegaknya konstitusi.